BAZNAS dan Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI Luncurkan Gerakan Kampanye dan Galang Dana “24/3” untuk Pasien Tuberkulosis

JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia (HTBS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI (PB-STPI) berkolaborasi dalam meluncurkan Gerakan Kampanye dan Galang Dana “24/3” untuk pasien tuberkulosis (TBC). Setiap tahunnya HTBS diperingati pada 24 Maret, yang mana tahun 2022 bertema “invest to End TB, Save Lives”. Konsorsium PB-STPI memaknai tema tersebut dengan mengupayakan dukungan finansial melalui kolaborasi penggalangan dana untuk pasien TBC bersama BAZNAS.

 

 

Berlokasi di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, peluncuran galang dana diisi dengan webinar bertema “Investasi Filantropi dalam Eliminasi Tuberkulosis; Bumi Kita, Sehat Bersama, Bebas dari TBC”. Kegiatan dibuka oleh Pimpinan BAZNAS, Direktur Utama RSIJ dan Authorized Signatories PB-STPI.

RSIJ sebagai RS swasta pertama di Jakarta yang merintis layanan TBC sangat mengapresiasi upaya kolaborasi BAZNAS dan PB-STPI.

“Masalah kesehatan saling berkelindan, khususnya berkaitan dengan masalah sosial dan ekonomi. Sangat mengapresiasi terlibatnya BAZNAS.Jika kita bisa melakukan upaya secara kolektif, maka akan semakin kuat dalam menanggulangi TBC.” ujar dr Pradono selaku Dirut RSIJ CP.

Sementara itu Pimpinan BAZNAS RI, Saidah Sakwan MA menyebut sinergi yang terjalin merupakan bentuk dukungan BAZNAS dalam mengentaskan penyakit TBC.

“Melalui kolaborasi ini BAZNAS berupaya meningkatkan pemahaman terhadap pendekatan filantropi sebagai upaya investasi yang berkelanjutan dalam mendukung Gerakan eliminasi TBC,” ujar Saidah.

Menurut Saidah, sebagai langkah awal penggalangan dana akan dimulai pada April-Juni 2022, dengan membuat sebuah sistem untuk fundraising dari BAZNAS yang diperuntukkan kepada pasien TBC.

Turut hadir sebagai pembicara Pimpinan BAZNAS RI Rizaludin Kurniawan M.Si pada talkshow BAZNAS dan Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI dengan tema “Investasi Filantropi dalam Eliminasi Tuberkulosis; Bumi Kita, Sehat Bersama, Bebas dari TBC”.

Konsorsium Penabulu-STPI menjelaskan, kegiatan kampanye dan galang dana untuk pasien TBC ini sangat diperlukan karena dana yang tersedia dari The Global Fund saat ini fokus pada pengobatan, penemuan kasus, serta pendampingan pasien. Namun, pasien dan keluarga pasien TBC memerlukan dukungan lain selama masa pengobatan, seperti bahan pangan, vitamin, dan dana kebutuhan harian.

Sejalan dengan pengalaman sebagai penyitas TBC, yakni Budi, Ketua POP TB. “Terdapat beragam hambatan dalam menuju jalur kesembuhan yang dihadapi oleh pasien TBC. Agar dapat menjalankan proses pengonbatan dan sembuh, maka pasien TBC membutuhkan dukungan mulai dari gejala muncul, mengakses perawatan, diagnosis, mulai pengobatan, menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Penting untuk dapat memenuhi kebutuhan nutrisi, rumah sehat, bantuan sosial dan pendampingan psikososial”, jelasnya.

dr. Cut Yulia selaku PJ Poli TB MDR RSIJ menyampaikan bahwa durasi pengobatan yang lama dan kompleksitas pengobatan menyebabkan dampak ekonomi karena masih banyak perusahaan yang belum bisa menerima pegawai dengan TB sehingga menyebabkan pasien kehilangan pekerjaan. Keadaan seperti ini mempengaruhi kepatuhan dan akses pasien terhadap pengobatan, efek samping obat (ESO) yang beragam juga seringkali menyebabkan turunnya motivasi berobat.

“Untuk itu, kami bersama BAZNAS berupaya dalam mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat TBC di Indonesia dengan memenuhi kebutuhan gizi pasien TBC melalui penggalangan dana ini,” ujar dr Nurul Nadia.

Authorized Signatory Konsorsium Penabulu-STPI, dr Nurul Nadia mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS yang telah memfasilitasi penggalangan dana ini dengan baik.”Semoga Gerakan Kampanye dan Galang Dana “24/3″ dapat berjalan dengan sukses dan bermanfaat bagi para pasien TBC.”

dr. Erlina Burhan, selaku Ketua Organsiasi Profesi Tuberkulosis (KOPI TB) menyampaikan perlu adanya kolaborasi seluas-luasnya dan mengapresiasi upaya BAZNAS dan PB-STPI. “Jika kita tetap mempertahankan “business as usual”, maka kita tidak akan bisa mencapai target eliminasi TB pada 2030,” jelasnya.

Penggalangan Dana 24/3 dengan tema “Dukung Sembuh; Sehat Bersama” merupakan program Konsorsium Penabulu-STPI dan BAZNAS untuk pasien TBC berupa pemberian PMT atau santunan untuk 30 provinsi di seluruh Indonesia. “Upaya ini diharapkan dapat mendukung pasien untuk sembuh dan bisa sehat bersama, ” ujar Barry Adithya, Program Manager PB-STPI.

Bertepatan dengan hari Kesehatan sedunia, peluncuran galang dana juga mengangkat tema terkait Bumi Kita, Sehat Bersama, Bebas dari TBC. Dengan menyelamatkan bumi, maka dapat berkontribusi pada tingkat kesehatan manusia secara luas, termasuk untuk dapat Sehat Bersama dalam upaya penanggulangan TBC.

Kondisi rumah menjadi salah satu prioritas yang perlu diupayakan dalam eliminasi TBC. “Saat pasien menjalani pengobatan dan tinggal di rumah yang tidak sehat, keadaan ini bisa meningkatkan risiko penularan dalam rumah yang sangat tinggi.” Ujar Ruli Oktavian, ketua YAHINTARA. Oleh karena itu, YAHINTARA selalu mengembangkan pembangunan rumah yang mudah dan murah.

“Pada kesempatan kali ini, BAZNAS juga memberikan bantuan awal kepada 20 pasien dan keluarga pasien TBC sebagai simbolisasi peluncuran penggalangan dana “24/3”. Kami berharap penggalangan dana ini dapat dilakukan di 30 provinsi dan berjalan secara berkelanjutan,” jelasnya.

Untuk melihat peluang pendekatan filantropi sebagai alternatif co-financing eliminasi TBC, Dr. Adang Bachtiar selaku Ketua TWG TB Indonesia menyampaikan bahwa perlu adanya komitmen politis dari berbagai pihak dalam meningkatkan sumber daya dalam menanggulangi TBC. Komitmen ini bisa menjadi salah satu strategi transisi jika pendanaan dari GF sudah selesai di Indonesia.

Bilangan Komitmen Penanggulangan TBC dan Pelibatan Komunitas untuk Optimalisasi Investasi Selamatkan Jiwa

Jakarta, 23 Maret 2022 – Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan kasus Tuberkulosis (TBC) terbanyak di dunia (2021), dan hal ini menjadikan beban ekonomi bagi Negara. Pada tingkat global, terdapat kebutuhan mendesak untuk menginvestasikan sumber daya agar dapat mengakhiri TBC. Dalam konteks penanggulangan TBC di Indonesia, telah terjalin kerjasama antar pihak pemerintah, organisasi masyarakat sipil (OMS), akademisi dan swasta. Sebagai OMS, PR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI (PR PB-STPI) memaknai HTBS dengan melakukan advokasi melalui kegiatan Outlook Tuberculosis 2022: Optimalisasi Investasi untuk Akselerasi Eliminasi TBC, Selamatkan Indonesia dari TBC. Berlangsung melalui Webinar pada 23 Maret, Outlook TBC 2022 menjadi ruang aspirasi bagi komunitas untuk mendapatkan acuan perkembangan strategi pemerintah dalam menanggulangi TBC serta mempersiapkan strategi untuk bermitra dan mengadvokasikannya kepada jejaring lintas sektor.

Diawali dengan keynote speaker dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), oleh Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS (Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) menyampaikan bahwa penanggulangan TBC berkaitan erat dengan arah transformasi kesehatan dalam G20. Pemerintah berupaya untuk melibatkan semua pihak agar dapat berperan dalam upaya skrining dan deteksi serta mengalokasikan anggaran dalam memenuhi kebutuhan pasien TBC. Lebih lanjut, beliau menjelaskan pentingnya penguatan kemitraan bersama komunitas untuk dapat bersama mengoptimalkan akselerasi dan pemenuhan tujuan, “pendampingan dari komunitas sangat berdampak pada keberhasilan pengobatan,” tegasnya.

Pernyataan yang disampaikan oleh Dirjen P2P Kemenkes menjadi pemicu diskusi untuk panel pertama yakni “Peluang Indonesia untuk Berkolaborasi dalam Memenuhi Komitmen UNHLM TBC 2022”. Diskusi tersebut dipimpin oleh dr. Nurul Nadia Luntungan, MPH (Authorized Signatory PR Konsorsium Penabulu-STPI) dan menghadirkan 5 narasumber ahli. Sejalan dengan hal tersebut, dr. Donald Pardede, MPPM (Dewan Penasehat STPI) menekankan kembali bahwa terdapat rekognisi peran komunitas dalam mengoptimalkan strategi kunci dan peta jalan mencapai tujuan eliminasi TBC. Bapak Donald kembali mengingatkan bahwa target Indonesia untuk eliminasi TBC bukan hal yang mudah, namun tetap harus optimis dalam mengurangi penularan TBC. Khususnya pada 7 komitmen UNHLM yang menjadi acuan eliminasi TBC, diantaranya (1) negara harus memenuhi dalam diagnosis dan pengobatan; (2) negara harus hadir dalam pengobatan TBC; (3) negara harus hadir dalam mendukung pendanaan yang berkesinambungan; (4) negara harus hadir dalam mengakhiri stigma TBC; (5) negara memastikan ketersediaan vaksin; (6) negara memfasilitasi pengembangan kerangka multisektoral dan (7) Negara melaporkan kemajuan penanganan TBC.

Sejalan dengan hal tersebut, dr. Donald Pardede, MPPM (Dewan Penasehat STPI) menekankan kembali bahwa terdapat rekognisi peran komunitas dalam mengoptimalkan strategi kunci dan peta jalan mencapai tujuan eliminasi TBC. Bapak Donald kembali mengingatkan bahwa target Indonesia untuk eliminasi TBC bukan hal yang mudah, namun tetap harus optimis dalam mengurangi penularan TBC. Khususnya pada 7 komitmen UNHLM yang menjadi acuan eliminasi TBC, diantaranya (1) negara harus memenuhi dalam diagnosis dan pengobatan; (2) negara harus hadir dalam pengobatan TBC; (3) negara harus hadir dalam mendukung pendanaan yang berkesinambungan; (4) negara harus hadir dalam mengakhiri stigma TBC; (5) negara memastikan ketersediaan vaksin; (6) negara memfasilitasi pengembangan kerangka multisektoral dan (7) Negara melaporkan kemajuan penanganan TBC.

Di lain sisi, berdasarkan Global TB Report (2021) diketahui bahwa target TB Global masih dibawah capaian, khususnya pada rendahnya angka orang yang didiagnosis dan dilaporkan. Oleh karena itu, pada penyampaiian paparannya, Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama mengatakan bahwa pemimpin Negara perlu melakukan langkah pendanaan triple dan quadruple untuk dapat menyelamatkan jiwa dan mengakhiri TBC. Jika merujuk pada target tujuan pembangunan berkelanjutan dan target UNHLM, maka Indonesia perlu melakukan peninjauan target serta peningkatan upaya. Lebih lanjut, Prof Tjandra menyampaikan adanya peluang momentum presidensi G20 dalam upaya penanggulangan TBC di Indonesia. “Pada G20, TBC perlu dilihat sebagai investasi geopolitik dimana negara-negara yang tergabung di G20 merepresentasikan dari 50% kasus TBC di dunia.” Ujar Prof Tjandra.

Dengan begitu, tahun 2022 di tataran global, Indonesia memiliki bilangan komitmen UNHLM yang perlu dipenuhi dan peluang pembaharuan komitmen politis pada G20. Selanjutnya Pemerintah Indonesia juga perlu mengoperasionalisasikan serta merealisasikan bilangan komitmen yang tercantum pada mandat Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 (Perpres 67/2021) tentang penanggulangan TBC.

Outlook TBC 2022 menghadirkan 3 Kementerian yang menjadi penanggung jawab pemenuhan bilangan komitmen di tahun 2022, diantaranya adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Mewakili Kemenko PMK, dr Nancy D Anggraeni M. Epid (Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, Kemenko PMK) menyampaikan bahwa amanat Perpres 67/2021 telah diupayakan melalui pembentukan wadah kemitraan di tingkat nasional yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kemenko PMK nomor 40/2021. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dan mitra dalam percepatan penanggulangan TBC dengan fokus utama pada upaya promotif, preventif dan rehabilitatif. Wadah kemitraan tersebut telah menyusun rancangan konsep Program Terpadu Kemitraan Penanggulangan TBC untuk Masyarakat Indonesia (PROTEKSI). Pada konsep ini terlihat peluang besar keterlibatan OMS dalam menjalankan perannya sebagai komunitas. Tidak hanya itu, pasal 28 Perpres 67/2021 juga menyebutkan bahwa secara taktis perlu dibentuk Tim Percepatan TBC di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan begitu, pihak komunitas dapat ikut serta secara bermakna dalam tim percepatan tersebut. Hal ini sejalan dengan penyampaian informasi dari Bapak Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes (Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kemenkes) “Kemenkes mengharapkan agar komunitas dapat terlibat aktif menjadi salah satu unsur dalam tim percepatan penanggulangan TBC dan dapat berkoordinasi dengan Dinkes untuk meningkatkan keterlibatan pasien TBC, mantan pasien dan melakukan pendampingan pengobatan pasien TBC.”

Hal ini didukung dengan adanya peran sentral Kemendagri dalam Perpres 67/2021 untuk memastikan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan. Bapak R. Budiono Subambang, ST, MPM (Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Kementerian Dalam Negeri) menyampaikan bahwa Kemendagri telah menerbitkan Permendagri No.59 tahun 2021 tentang penerapan SPM dimana didalamnya disebutkan bahwa penemuan kasus menjadi kewajiban minimal pemerintah daerah yang harus 100% dicapai. Permendagri tersebut menjadi instrumen yang akan digunakan untuk pelaksanaan tugas sesuai amanat Perpres 67/2021. Selain itu, Kemendagri juga telah menyetujui adanya penambahan nomeklatur baru untuk TBC yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan penganggaran kegiatan pembiayaan rujukan orang terinfeksi TBC. Pelaksanaan SPM Kesehatan wajib dilaporkan kepada Kemendagri berkenaan dengan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Diskusi pada panel pertama memberikan asupan informasi peluang keterlibatan komunitas dengan mengupayakan advokasi serta kemitraan untuk mendukung penuh bilangan komitmen penanggulangan TBC. Agar dapat memberikan gambaran terkait kontribusi komunitas dan pengalaman kemitraan dengan Dinas Kesehatan, maka Outlook TBC 2022 dilanjutkan dengan diskusi panel 2 yang dimoderatori oleh Heny Akhmad MPA, MSc (National Director Program PR PB-STPI).

Seyogyanya, peran komunitas yang tercantum pada pasal 29 Perpres 67/2021 telah dilaksanakan secara komprehensif dengan prinsip kemitraan. Sudiyanto selaku Sub-Recipient Manager (SRM) Inisiatif Lampung Sehat menyampaikan bahwa upaya advokasi kepada pihak eksekutif dilakukan dengan mengupayakan dukungan sarana layanan, SDM dan alur pelayanan. Sedangkan untuk legislatif, advokasi dilaksanakan dengan dukungan Perda serta anggaran. Penting melakukan jejaring organisasi dengan perguruan tinggi, lembaga vertikal, perbankan, serta organisasi yang memiliki keterkaitan dengan TBC. Tidak hanya itu, OMS yang mengelola kader TBC menyampaikan bahwa komunitas memiliki kegigihan dalam penemuan kasus dan case holding. Dalam proses pendampingan pasien TBC, Tri Lestari selaku SRM YABHYSA Jawa Timur menyampaikan bahwa dalam proses pendampingan, kader seringkali mendapatkan penolakan dari pasien untuk periksa dan berobat. Namun, dengan adanya Perpres, hal tersebut menambah semangat kader dan eksistensinya sangat diakui. Yang mana, kader mempersepsikan kegiatan penemuan kasus dan pendampingan pasien TBC sebagai tugas negara. Selain itu, pelibatan kader menjadi salah satu kunci dalam melakukan advokasi ke pemerintah desa terkait pelibatan dalam membantu meringankan beban pasien TBC secara sosial dan ekonomi. Peran tim komunitas juga mengupayakan bantuan psikososial bagi pasien dan menjadi pintu awal untuk mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Tidak hanya itu, dr. Christian Lambogia selaku Koordinator Program Sub-Sub Recipient (SSR) PELKESI Manado menyampaikan bahwa pengalaman kemitraan dilakukan dengan cara proses sosialisasi kepada pihak yang berpotensi seperti CSR dan lembaga filantropi. Untuk penyuluhan dan kampanye TBC seringkali dilakukan dengan ceramah dan diskusi dengan pendekatan kolaborasi melalui tokoh agama.

Adanya kemitraan yang baik antara pihak komunitas dan pemerintah daerah ditunjukkan dengan manfaat dan dampak dari kemitraan tersebut. Hal ini disampaikan oleh drh. Berty Murtiningsih, M.Kes yang merupakan Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan DIY “Dampak kolaborasi adalah perluasan sosialisasi TBC, adanya peningkatan pendampingan pasien TBC, peningkatan penemuan kasus TBC dan adanya konsistensi keberhasilan pengobatan TBC.” Dengan prinsip menemukan sebanyak-banyaknya dan mengobati sebaik-baiknya, Dinkes DIY juga melakukan inisiasi pembentukan Tim percepatan eliminasi TBC dengan pelibatan semua OPD dan organisasi mitra TBC, termasuk pihak komunitas.

Outlook TBC 2022 ditutup dengan penyampaian dari Dr. Adang Bachtiar, MPH, DSc (Direktur Center for Health Administration and Policy Studies FKM UI) terkait rekomendasi serta rencana tindak lanjut yang perlu diupayakan oleh pemangku kepentingan. “Pertemuan ini menunjukkan bahwa OMS telah melakukan peran sensitif dan spesifik untuk eliminasi TBC yang bermitra dengan pemerintah,” jelasnya. Pada peran sensitif, OMS melakukan upaya edukasi, pencegahan dan memperkuat ketahanan tanggap darurat. Sedangkan pada peran spesifik, OMS melakukan upaya peningkatan akses pencarian pengobatan. Peran OMS terbukti efektif sehingga keberdayaan perlu didukung. OMS yang efektif dalam perencanaan dan penganggaran terbukti efisien dan berkelanjutan. Peran Kemenkes adalah kunci untuk mendorong tatanan daerah dalam perencanaan dan penganggaran melalui Kerjasama dengan Kemendagri termasuk menuju agenda G20. Di lain sisi, OMS dapat menjadi jembatan dan saluran kepentingan vertikal, horizontal dan diagonal untuk perencanaan eliminasi TBC yang sinkron pada semua sektor.

Adanya perpres TBC menunjukkan bahwa disease-oriented yang eksklusif telah berakhir dan dilanjutkan dengan paradigma Health in All Policy. Diperlukan kepemimpinan yang kolaboratif dengan budaya kerja keras berbasis bukti untuk mencapai resiliensi. Dengan adanya
pengarusutamaan eliminasi TBC, hal ini perlu dimanfaatkan sebagai peta jalan dari pusat dan daerah. Untuk dapat mencapai hasil optimal maka perlu adanya sinergitas dan kolaborasi antar pihak. Senada dengan pesan kunci dari Prof Tjandra yang menyampaikan bahwa Perpres dapat menjadi peluang nasional untuk mencapai eliminasi TBC 2030 dengan penekanan pada upaya multisektor, target per daerah dan perkembangan pencapaian berkala. PR PB-STPI yang ikut berperan dalam penanggulangan TBC di 30 Provinsi dan 190 Kabupaten/Kota akan menjadikan diskusi pada Outlook TBC 2022 sebagai bahan advokasi dan kemitraan untuk Optimalisasi Investasi untuk Akselerasi Eliminasi TBC, Selamatkan Indonesia dari TBC.

Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI Tingkatkan Kapasitas Manajer Kasus TBC Resisten Obat

(Salah satu perwakilan SR menyampaikan presentasi hasil diskusi kelompok)

DENPASAR – Dilansir dari web resmi Kementerian Kesehatan RI, Indonesia merupakan 1 dari 10 negara yang menyumbang 77% kesenjangan secara global untuk estimasi kasus TB RO dengan estimasi kasus sebanyak 24 ribu. Dari banyaknya kasus tersebut, hanya 48% pasien TBC RO yang memulai pengobatan di lini kedua. Cakupan keberhasilan pengobatan juga masih sangat rendah yaitu di angka 45%. Sehingga rendahnya cakupan angka pasien TBC RO yang mulai pengobatan dan capaian angka keberhasilan pengobatan TBC RO berpotensi untuk meningkatkan penularan TBC RO, menimbulkan resistensi pengobatan yang lebih kompleks dan meningkatkan angka kematian.

Manajer Kasus (MK) sendiri mempunyai peranan yang bertanggung jawab terhadap tata kelola dalam kasus TB RO, mulai dari pasien terdiagnosis sampai menyelesaikan pengobatan dan juga pemberian dukungan, baik dukungan medis maupun psikososial. Untuk meningkatkan peran  MK di komunitas terutama dalam pencatatan dan pelaporan, PR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI melaksanakan Pelatihan Manajer Kasus yang dilaksanakan di Hyatt Regency, Sanur, Bali pada tanggal 10-14 Desember 2021.

(Ibu Heny didampingi oleh para Manager menyampaikan sambutannya)

Kegiatan diikuti oleh 128 peserta MK yang berada di 30 provinsi  cakupan kerja PR Konsorsium Penabulu STPI. Acara dibuka oleh Ibu Heny Akhmad selaku Direktur Program Nasional yang  bersama Manajer Program dan Manajer Monitoring, Evaluation, and Learning PR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI.  Pembukaan dilanjutkan dengan perkenalan dan penguatan komitmen belajar yang dipimpin oleh Lina Harahap, staf Data Management, sebagai MC. 

(Lina Harahap sebagai Master of Ceremony memimpin jalannya acara)

Hari selanjutnya, acara dimulai dengan pemaparan materi oleh Rahmat Hidayat Koordinator Field Program tentang Evaluasi Implementasi Pendampingan  TBC RO, dilanjutkan oleh Raisa Afni menjelaskan tentang Alur Pendampingan Pasien TBC RO oleh Komunitas dan  ditutup yang menjelaskan tentang Alur Kegiatan Per BL TBC RO. Setelah pemaparan materi selesai, peserta dibagi dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi tentang evaluasi pencatatan dan pelaporan TBC RO, lalu menuliskan hasil alur pencatatan dan pelaporan yang dipahami dan yang sudah diimplementasikan. Aktivitas dilanjutkan dengan pemaparan presentasi dari hasil diskusi yang dibagi menjadi beberapa subtopik yaitu Implementasi Pendampingan oleh Pasien Suporter, Persiapan dan Penetapan Manajer Kasus, Interaksi & Penilaian awal, Enabler, Terminasi Pasien, Koordinasi Multi Pihak,  dan Pengorganisasian Kasus serta Perencanaan & Rujukan Sosial.

(Peserta membaca form yang telah diberikan oleh panitia)

Di hari ketiga, acara dilanjutkan dengan pembekalan tentang semua jenis form untuk proses input data pasien. Sebelum praktik penginputan dimulai, Irman selaku Data Management Staff memaparkan terlebih dahulu tentang penjelasan modul TBC RO di SITK Sistem Informasi Tuberkulosis (SITK). Thoriq Hendrotomo selaku Koordinator Data Management juga turut menjelaskan tentang pelaporan raw data RO dan data Kementerian Kesehatan. Setelah itu, peserta membentuk kelompok sesuai dengan asal SR untuk melakukan input raw data/ data individu ke SITK. Pada sesi ini, seluruh tim Data Management PR dan fasilitator terlibat untuk memastikan peserta fokus selama sesi dan form dapat terisi dengan baik.

(Dwi Aris Subakti selaku MEL Manager menutup kegiatan Pelatihan Manajer Kasus)

Kemudian di hari terakhir pelatihan Manajer Kasus, mereka melanjutkan proses penginputan data dengan memperbaiki data variabel-variable terkait perawatan TBC RO. Setelah Manajer Kasus selesai melakukan input, mereka memberikan hasil input pendampingan kepada  SR untuk dilakukan verifikasi. Pada malam harinya, acara pelatihan ini ditutup oleh Dwi Aris Subakti selaku MEL Manager yang menyampaikan agar ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dan diterapkan secara baik ketika para MK kembali untuk melaksanakan tugasnya.

Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI Padukan Fokus Kolektif Mewujudkan Eliminasi Tuberkulosis

(Direktur Program Nasional didampingi oleh para manajer memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh SR)

DENPASARTuberkulosis (TBC) adalah masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan  solusi  multisektoral, salah satunya dengan  keterlibatan masyarakat sipil dan komunitas  Data resmi dari Kementerian Kesehatan menunjukkan Indonesia adalah episentrum TBC terbesar ketiga di dunia pada tahun 2021. Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI yang secara resmi telah menjadi Principal Recipient (PR) Komunitas program TBC melalui kerjasama dengan Global Fund Tahun 2021-2023 memiliki mandat untuk berkontribusi menurunkan beban TBC melalui peran serta masyarakat. Pada 5-10 Desember 2023, PR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI melaksanakan Lokakarya Asistensi Implementasi Teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajemen program, keuangan, serta monitoring, evaluation, and learning (MEL) 30 Sub-Recipient (SR) untuk mengembangkan rancangan strategi dan perencanaan implementasi program hibah ini di tahun 2022. Acara tersebut berlangsung selama 5 hari melibatkan 93 peserta di Hyatt Regency Bali, Sanur.

(Dr. dr. Rita Kusriastuti, Wakil Ketua CCM Indonesia memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Lokakarya Asistensi)

Acara ini dibuka oleh Dr. dr. Rita Kusriastuti selaku Wakil Ketua CCM Indonesia, Nurul Nadia selaku Authorized Signatory Yayasan STPI, dan Budi Susilo mewakili Eko Komara selaku Authorized Signatory Yayasan Penabulu untuk memberikan arahan dan motivasi kepada PR dan SR untuk mencapai kinerja yang lebih baik di tahun 2022. Beliau-beliau juga mengajak para peserta agar dapat adaptif dengan situasi dan kondisi di lapangan, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 yang menghambat kegiatan di lapangan. 

(Ibu Heny Akhmad memberikan sambutan pada hari kedua acara Lokakarya)

Acara hari kedua pada Senin 6 Desember 2021 dimulai dengan pembukaan dari Direktur Program Nasional  Ibu Heny Akhmad yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tentang program TBC dalam empat panel dengan topik berbeda. Panel pertama membahas tentang Situasi Terkini Penanganan TBC dengan menghadirkan dr. Endang Lukitosari MPH (Wakil Koordinator Substansi TBC Resisten Obat Kementerian Kesehatan) dan dr. Setiawan Jati Laksono (WHO Indonesia Country Office). Dilanjutkan panel kedua tentang Kebijakan Multisektor TBC yang disampaikan oleh Dr. Agus Suprapto (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan), dr. Tiara Tiffany Pakasi, M.A. (Koordinator Substansi TBC Kementerian Kesehatan), R. Budiono Subambang, S.T., MPM (Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Kementerian Dalam Negeri) dan Ir. Eppy Lugiarti, MP Plt. (Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan). Panel ketiga membicarakan tentang Peran Serta Komunitas Mendukung Pasien TBC Sektor Swasta dengan materi yang disampaikan oleh dr. Mohammad Bey Sonata (USAID Indonesia TB Lead), dan dr. Carmelia Basri, M. Epid (Ahli Penanggulangan Penyakit Menular Langsung dan Sistem Kesehatan). Panel terakhir adalah  pembahasan terkait Gambaran Besar Keterkaitan Program TBC di Indonesia yang disampaikan oleh dr. Setiawan Jati Laksono (WHO Indonesia Country Office) dan Prof. DR. Adang Bachtiar, MD, MPH, D.S (Ketua TWG Tuberkulosis Indonesia). Setelah penyampaian materi, seluruh peserta aktif dalam mengutarakan pemikiran, pertanyaan dan pendapat mereka terkait dengan topik-topik yang telah disampaikan oleh para pembicara pada sesi refleksi dan tanggapan yang dipimpin oleh Donald Pardede (Management Advisory Team) dan  Heny Akhmad (National Program Director PR PB-STPI). 

(Dwi Aris Subakti selaku Manajer Monitoring, Evaluation and Learning memberikan materi tentang Kerangka Strategi Implementasi Program TBC Komunitas 2022)

Selanjutnya di hari ketiga, Dwi Aris Subakti  selaku Manajer Monitoring, Evaluation, and Learning menjelaskan Kerangka Strategi Implementasi Program TBC Komunitas 2022 serta menghimbau kepada seluruh peserta agar terus berupaya meningkatkan kualitas kerja agar mencapai target yang ditentukan dengan maksimal. Selanjutnya, Barry Adhitya selaku Manajer Program menyampaikan arahan programatik untuk meningkatkan upaya SR dan SSR merancang dan melaksanakan kegiatan di daerah serta berkoordinasi dengan SR Tematik. 

Pemaparan selanjutnya adalah update dan arahan tentang implementasi program yang  disampaikan oleh perwakilan setiap divisi PR Konsorsium Penabulu-STPI. Koordinator Field Program PR PB-STPI, Rahmat Hidayat menyampaikan Update Panduan Implementasi Program, dilanjutkan dengan Bunga Pelangi sebagai Koordinator Advokasi dan Kemitraan PR PB-STPI memaparkan Rencana Advokasi Komunitas. Di sesi selanjutnya, dua perwakilan dari divisi MEL yaitu Thoriq Hendrotomo selaku Koordinator Data Management menyampaikan tentang Update Pencatatan dan Pelaporan TBC Komunitas 2022, kemudian dilanjutkan oleh Thea Hutanamon selaku Koordinator Knowledge Management yang menjelaskan tentang Tata Kelola Pengetahuan Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI. Sedangkan, mewakili  Finance & Operations, Subhan selaku Koordinator Internal Control yang menyampaikan Update Mekanisme Pembiayaan dan Pembayaran Aktivitas TBC Komunitas 2022. Pada hari ketiga acara ini empat SR dengan capaian terbaik turut membagikan pengetahuan kepada peserta  lainnya upaya yang telah mereka lakukan untuk melakukan investigasi kontak, berkontribusi menemukan kasus TBC baru, dan mengupayakan balita mendapatkan Terapi Pencegahan TBC (TPT). Setelahnya, tim Internal Control memfasilitasi SR wilayah provinsi dan SR Tematik mereview Budget dan Plan of Action 2022.

(Barry Adhitya selaku Manajer Program memberikan materi tentang penyaluran Enabler oleh komunitas)

Hari keempat diawali oleh Barry Adhitya selaku Manajer Program  menjelaskan tentang Update Rancangan Pembiayaan Enabler Pasien TBC RO yang akan diberikan oleh Konsorsium Penabulu STPI kepada pasien TBC Resisten Obat mulai Januari 2022 hingga Desember 2023 di 190 kabupaten/kota wilayah kerja Konsorsium. Setelah pemaparan enabler selesai, peserta melanjutkan diskusi kelompok didampingi oleh fasilitator dari Tim Field Program untuk menyusun Annual Work Plan dan presentasi rencana kegiatan triwulan 1 2022. 

(Perwakilan kelompok menyampaikan diskusi implementasi program 2022)

Mengakhiri lokakarya ini, pada 9 Desember 2021 setiap SR mempresentasikan hasil diskusi tentang rencana implementasi program triwulan 1 tahun 2022 di daerah masing-masing. Setiap SR memaparkan tentang estimasi target yang akan mereka capai, menjelaskan cara-cara yang akan mereka lakukan untuk mencapai target tersebut dalam waktu tertentu, serta estimasi serapan anggaran implementasi program.  Direktur Program Nasional, Ibu Heny, didampingi para manajer menutup acara lokakarya dengan mengajak setiap individu dalam pertemuan ini berjanji memberikan upaya terbaik dalam mencapai Eliminasi TBC dan menyampaikan rasa terima kasihnya atas giat serta komitmen   31 SR untuk bekerja secara cepat dan tepat di 2022.

Pelatihan Tuberkulosis bagi Pengelola Program Penanggulangan Tuberkulosis di Komunitas

Dalam memerangi penyakit tuberkulosis (TBC), Principal Recipient (PR) Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI (PB-STPI) bergerak bersama 14 organisasi masyarakat sipil serta 17 kelompok ranting perwakilan Konsorsium di tingkat nasional serta di 30 provinsi sebagai Sub-Recipient (SR) dan 138 Sub-Sub Recipient (SSR) di 190 kota/kabupaten. Dalam mendukung upaya penanggulangan TBC di 22 kota/kabupaten baru, yang belum pernah diintervensi oleh komunitas TBC, PR PB-STPI melaksanakan “Pelatihan Tuberkulosis bagi Pengelola Program Penanggulangan Tuberkulosis di Komunitas”. Pertemuan diselenggarakan pada 26 September sampai dengan 1 Oktober 2021 di Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia.

Pelatihan dibuka oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) dr. Siti Nadia Tarmizi, MPH bersama Heny Prabaningrum, Direktur Program Nasional Konsorsium PB-STPI. Direktur P2PML menyampaikan kepada peserta, “Kita harus menemukan kasus TBC dan memberikan terapi pencegahan sebanyak-banyaknya untuk memutus mata rantai penularan.  Kita tidak bisa menunggu pandemi COVID-19 selesai. Komunitas perlu bersama tokoh agama & tokoh masyarakat mengatasi TBC sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia untuk mencapai eliminasi.”

Kegiatan diawali dengan dua Mata Pelatihan Dasar (MPD) yaitu ‘Kebijakan Program Penanggulangan Tuberkulosis’ yang disampaikan oleh Koordinator Substansi Tuberkulosis, dr. Tiffany Tiara Pakasi dan ‘Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)’ oleh Sub Koordinator Puskesmas, dr. Wing Irawati, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemkes RI).

Melanjutkan kedua MPD tersebut, Mata Pelatihan Inti (MPI) pertama tentang ‘Informasi Dasar Tuberkulosis’ disampaikan oleh dr. Sulistya Widada, Subkoordinator Tuberkulosis Sensitif Obat Kemkes RI. Peserta juga mengikuti enam MPI lain yang disampaikan fasilitator dari PR PB-STPI yang didampingi oleh Dr. drg. Siti Nur Anisah, MPH widyaiswara Kemkes RI sebagai berikut: a) ‘Eliminasi TBC Berbasis Hak Asasi Manusia’, b) ‘Eliminasi TBC Responsif Gender’, c) ‘Jejaring TBC di Komunitas’, d) ‘Perencanaan Program Eliminasi TBC Berbasis Komunitas’, e) ‘Monitoring dan Evaluasi Program Eliminasi TBC Berbasis Komunitas, f) ‘Sensitisasi Tuberkulosis di Masyarakat’.

 

 

Saat akhir pelatihan, PR PB-STPI memberikan apresiasi kepada beberapa peserta terbaik. Tim SR Bali mendapatkan apresiasi dengan skor test terbaik, SR Manager Sulawesi Barat mendapatkan apresiasi dengan penilaian teknik fasilitasi terbaik, dan SR Manager Jambi terpilih sebagai peserta yang paling aktif dan inspiratif selama sesi pelatihan.

Beberapa peserta menyampaikan kesan pesan saat penutupan kegiatan, “Senang ada banyak sekali materi yang didapatkan, dari pagi sampai malam”, ujar Damayanti, SR Manager Sulawesi Tengah. Wiwin dari Bali menambahkan, “Tetapi materi bisa dicerna dan dinikmati, fasilitatornya juga sangat menginspirasi”, ujar staf Program dan MEL dari SR Bali ini. Selain itu, SR Manager Sumatera Utara, Zubaidah menyampaikan, “Senang bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu, tanpa batasan-batasan umur. Kita bersama di sini dengan satu tujuan mengeliminasi TBC.”

Setelah mengikuti kegiatan ini, 15 SR akan melatih staf SSR dan koordinator kader di wilayah intervensi baru di provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung Jambi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Simpul Kolaborasi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Eliminasi TBC di Indonesia

Setiap menit 96 orang di Indonesia jatuh sakit dengan Tuberkulosis (TBC) – termasuk TBC resisten obat, TBC anak, dan TB-HIV (WHO, Global TB Report, 2020). Jumlah ini melebihi kuota satu gerbang kereta rel listrik. Hal ini sangat memprihatikan karena permasalahan kesehatan di negara yang memiliki latar belakang perekenomian yang serupa dengan Indonesia – kini telah didominasi dengan penyakit tidak menular; sementara TBC tetap menjadi satu-satunya penyakit menular yang menempati urutan ke-5 penyakit yang paling mematikan di Indonesia.

Kondisi ini menempatkan Indonesia menjadi negara kedua setelah india dengan  kasus TBC terbesar di dunia.Negara memiliki tugas untuk memastikan masyarakat yang terdampak TBC dapat mengakses perawatan kesehatan yang berkulitas secara tepat waktu dan terjangkau. Selanjutnya, dibutuhkan partisipasi yang kuat dari banyak para aktor non-pemerintah untuk turut serta mengatasi tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menilik kesempatan dan kemampuan yang ada, maka dua organisasi berbasis masyarakat – Yayasan Penabulu dan Yayasan Kemitraan Strategis Tuberkulosis Indonesia (Stop TB Partnership Indonesia/STPI) bersatu dan membentuk sebuah kemitraan yang kuat dengan tujuan membantu pemerintah dalam pengendalian TBC di Indonesia.  Kemitraan yang dibangun ini memiliki prinsip untuk mengutamakan pelibatan organisasi masyarakat sipil (OMS) serta komunitas dalam pembangunan. Latar belakang dan pengalaman yang berbeda tidak mengurungkan niat kolaborasi dalam menjalankan visi-misi kedua lembaga ini untuk Indonesia, khususnya pada sektor kesehatan .

Dalam skema kemitraan untuk program Eliminating TB in Indonesia yang didukung oleh Global Fund to Fight Against HIV/AIDS, Tuberculosis, and Malaria untuk 2021-2023, kedua lembaga ini adalah mitra setara yang saling melengkapi dengan kelebihannya masing-masing. Melalui Konsorsium Komunitas, Penabulu-STPI menggalang sumber daya guna mendukung organisasi masyarakat sipil dan komunitas membantu masyarakat terdampak TBC mengakses pencegahan, diagnosis, dan pengobatan sampai sembuh.

Bersama-sama, Penabulu-STPI memposisikan diri sebagai sebuah simpul jaringan di antara konstelasi para penggiat TBC. Kolaborasi yang unik ini berfokus pada satu tujuan program yaitu Eliminasi TBC. Selain itu, bentuk Konsorsium Komunitas yang dipilih juga menuntut kedua Lembaga ini untuk membangun kapasitas OMS dan komunitas lainnya dalam jaringan.

Konsorsium Komunitas, yang dibentuk Penabulu-STPI, berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan TBC dan TB-HIV berbasis komunitas dan berpusat pada pasien guna meningkatkan notifikasi dan keberhasilan pengobatan. Selain itu, Konsorsium Komunitas mendorong peran OMS dan komunitas, khususnya yang terdampak TBC, dalam mempengaruhi Pemerintah untuk mengeliminasi TBC melalui pendekatan multisektor dan berpusat pada masyarakat. Dan, sebagai pendukung jaringan OMS dan komunitas penggiat TBC, Penabulu-STPI mengupayakan peningkatan kapasitas OMS dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi upaya pencegahan dan pengendalian TBC secara berkesinambungan.

Konsorsium Komunitas terdiri dari 14 organisasi masyarakat sipil serta 17 kelompok ranting perwakilan Konsorsium di tingkat nasional serta di 30 provinsi sebagai Sub-Recipient dan 138 Sub-Sub Recipient yang berkegiatan di 190 kota/kabupaten. Dalam pelaksanaan program, Penabulu-STPI mendukung OMS dan komunitas tidak hanya untuk menyesuaikan intervensi dengan kerangka strategi yang dirancang tetapi juga untuk mengadopsinya dalam konteks lokal serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, kolaborasi melalui bentuk Konsorsium ini  diharapkan dapat memunculkan pembelajaran dan praktik baik serta pola pemikiran baru dari para pelaksana program di daerah.