Pemangku Kepentingan Perlu Perkuat Kolaborasi untuk Meningkatkan SPM TB

Laporan Badan Kesehatan Dunia atau WHO per Oktober tahun 2022, Indonesia saat ini adalah negara dengan penyumbang kasus TBC nomor dua di dunia dengan estimasi beban kasus 969.000 dengan kematian di angka 144.000 atau 16 orang meninggal setiap jamnya.

Kasus TBC di Indonesia yang terus meningkat menjadi masalah bersama di Indonesia, mengingat kasus TBC adalah penyakit dengan jumlah kematian terbanyak di Indonesia. Hal tersebut dikemukakan langsung oleh Andi Juli Junus selaku Penanggungjawab Program Tuberkulosis (TB) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

“Berdasarkan data terbaru, negara kita menjadi negara nomor dua dengan kasus TBC terbanyak di dunia setelah setahun sebelumnya hanya berada di urutan ketiga setelah India dan Cina. Saat ini kasus kita sudah lebih tinggi dari Cina,” ungkapnya.

Hal tersebut ia paparkan dalam kegiatan Konperensi Pers pernyataan bersama upaya kolaborasi penanggulangan Tuberkulosis, yang dilaksanakan oleh SSR Yamali TB Kota Makassar, di Hotel Khas Makassar, Jumat, 23 Desember 2022.

Sejumlah hal juga dikemukakan Julia Junus, seperti masih tingginya angka kasus TBC karena diakibatkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kolaborasi antar komunitas, mekanisme dan upaya rujukan pemeriksaan terduga pasien yang masih rendah, kurangnya edukasi dan strategi komunikasi terkait TBC, serta belum adanya penganggaran SPM (Standar Pelayanan Minimal) untuk TBC.

Kaitan dengan hal tersebut, sebelumnya dr. Ashari selaku Ketua tim District Based Public Private Mixed (DPPM) Kota Makassar memberikan beberapa saran. “Ada berbagai faktor yang membuat sulitnya proses eliminasi TB di Indonesia khususnya di kota Makassar, untuk itu perlu adanya pertemuan DPPM, kemudian melakukan pendataan lalu buatkan lagi pertemuan bagi jejaring DPPM yang ada,” ungkapnya.

Diketahui, sebelumnya atau tepatnya November lalu, dilakukan pertemuan komunitas dan pemangku kepentingan jejaring DPPM untuk Optimalisasi Pemenuhan Standar Pelayan Minimal Terkait Layanan TBC ini diikuti oleh berbagai pihak di antaranya Bangda Kemedagri, ADINKES Pusat, ADINKES Wilayah, Bappeda Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Ikatan Dokter Indonesia, hingga Asosiasi Klinik kota Makassar, serta beberapa perwakilan rumah sakit pemerintah dan swasta serta Puskesmas dan Kilinik percontohan.

Koordinator Program Yamali TB, Kasri Riswadi menjelaskan bahwa melalui pertemuan tersebut, diusulkan beberapa strategi kolaborasi dalam upaya pemenuhan standar layanan sebagai upaya peningkatan penemuan kasus baru TBC, di antaranya  perlunya penguatan mekanisme dan upaya rujukan pemerikasaan orang terduga TBC dengan kolaborasi komunitas dan fasilitas layanan kesehatan(faskes),  optimalisasi strategi komunikasi TBC melalui pengembangan media KIE dan peningkatan keterampilan komunikasi persuasif bagi SDMK dan kader komunitas. , serta adanya integrasi kolaborasi multipihak untuk SPM dan jejaring DPPM dalam kerangka kerja FMS dan perencanaan partisipatif untuk penganggaran SPM TBC.

Kasri berharap, usulan strategi kolaborasi tadi dapat membantu menyukseskan kegiatan eliminasi TBC di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar.


Penulis : Kasri Riswadi

Editor: Winda Eka Pahla